JAKARTA,quickq下载苹果版 DISWAY.ID --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto soal pemberian pendampingan terkait pelaksanaab haji 2025.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama maupun Badan Penyelenggara Haji (BPH).

"KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan kementerian agama, badan haji dan badan pengelola keuangan haji koordinasi ini, juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan KPK akan mengawal prosesnya," ujar Tessa dikutip Rabu, 8 Januari 2025.

BACA JUGA:DPR Sebut Prabowo Belum Puas Biaya Haji 2025 Turun hingga Rp4 Juta Jadi Rp55,45 Juta

BACA JUGA:Kontroversi Yos Suprapto, Aktivis Peristiwa Malari Hingga Pameran Lukisan Wajah Jokowi

Tessa menjelaskan bahwa sudah ada mantan pegawai KPK yang ditempatkan dibadan pengawas haji.

"Kita juga sama -sama ketahui ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik dan ditempatkan di badan haji kalau tidak salah mantan -mantan pegawai KPK yang memang mereka juga ditugaskan disana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji," jelasnya.

Lebih lanjut, Tessa menjelaskan bahwa KPK akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"KPK akan berkoordinasi dengan pihak -pihak yang melakukan kegiatan tersebut," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo minta kepada KPK untuk mengawasi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar haji 2025 berjalan dengan lancar.

BACA JUGA:15 Contoh Tema Isra Miraj 2025 yang Unik dan Menarik, Cocok Digunakan untuk Acara di Sekolah

BACA JUGA: 25 Contoh Lembar Refleksi Siswa Awal Semester 2 untuk SD, Referensi Tingkatkan Semangat Belajar

"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggaraa Ibadah Haji agar penyelenggaran haji berjalan dengan baik," kata Wakil Ketua.DPR RIsekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas)Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad saat rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.