Antisipasi Kasus Pemilu 2019, KPU Minta KPPS Tes Kesehatan Mendasar
JAKARTA,quickq加速器苹果版 DISWAY.ID--Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan pengecekan kesehatan mendasar, bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos bahwa hal ini juga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan pada Pemilu 2019 lalu.
BACA JUGA:Cegah Peristiwa Pemilu 2019, KPU Batasi Usia KPPS di Pemilu 2024
"Membantu pengecekan kesehatan mendasar mereka di puskesmas atau layanan kesehatan lain," ujar Betty Epsilon Idroos, melalui keterangan tertulisnya, Jumat 15 Desember 2023.
Menurut Betty, upaya itu untuk mengantisipasi kasus Pemilu 2019 terulang kembali di mana sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.
Betty mengatakan, apabila ada petugas yang lelah saat pemungutan suara, mereka bisa diganti dengan petugas lainnya.
BACA JUGA:ASN Bisa Daftar Jadi PPK, PPS dan KPPS, Tapi Ada Syarat Pentingnya Nih
Pasalnya, ada tujuh petugas yang sudah disiapkan. "Jika pun ada yang berhalangan sementara, bisa diganti dengan yang lain," ujarnya.
Secara teknis, lanjut Betty, petugas KPPS tak akan menyalin formulir sebanyak saksi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Mereka cukup menyalin satu formulir yang asli dan memfotokopi-nya dengan tanda tangan serta cap basah asli.
BACA JUGA:Tahap Pertama Sukses, KPU Tetap Evaluasi Debat Capres Pemilu 2024
Oleh karena itu, rekrutmen petugas KPPS untuk Pemilu 2024 membatasi usia paling rendah 17 tahun, dengan pertimbangan rentang usia 17 hingga 55 tahun terhitung pada hari pemungutan atau pemilihan.
Lalu, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
(责任编辑:知识)
- ·南安普顿大学游戏设计硕士如何?
- ·Kepolisian Dirikan Pos Antemortem Kecelakaan Cikampek, Tunggu Laporan dari Keluarga Korban
- ·Langgar UU Pemilu, Caleg Petahana DPRD DKI Divonis 4 Bulan Penjara
- ·Jadi Perantara Korupsi, Kakak Ipar Bupati Cianjur Dicari KPK
- ·Bentuk Desk Khusus Kerjasama Relawan, PDIP Ingin Segera Koordinasi dengan Masyarakat
- ·Copot Baliho Garbi, Pemkot Depok Berlagak Otoriter
- ·Resep Takoyaki yang Gurih dan Empuk, Camilan Unik Asal Jepang
- ·Kopi Joss Memang Sedap, Tapi Ternyata Berbahaya
- ·英国艺术类留学一年费用大概多少?
- ·Jokowi Minta Apple Ikut Investasi di IKN, Tunjuk Luhut Binsar Jadi Koordinatornya
- ·Kenapa Ziarah Kubur Selalu Ada Ritual Tabur Bunga?
- ·Tak Cukup dengan Nyamuk Wolbachia, Ini 7 Cara untuk Cegah DBD
- ·FOTO: Ramah Lingkungan, Keranjang 'Krathong' Thailand Dibuat Virtual
- ·Batalkan Penghargaan Colosseum, Anies Salahkan Plt Kadis, Eh Sampe Dicopot?
- ·Ada Potensi Monopoli, Google hingga Facebook Jadi Sasaran Kebijakan Pajak Baru di Jerman
- ·Cara Ini Bisa Mengatasi Tembok Berjamur dengan Cepat
- ·MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini
- ·Tukin ASN Naik 80%, Gus Halim: Segera Sampaikan Kabar Ini ke Istri
- ·VIDEO: Dilakukan Eks PM Belanda, Apa Itu Eutanasia?
- ·Bareskrim Usut Laporan Pemilik Mobil yang Ditabrak Sopir Fortuner Ngaku Adik Jenderal