JAKARTA,quickq客户端下载 DISWAY.ID--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada 24 daerah yang bakal melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). 

Dimana, 14 diantaranya merupakan PSU seluruh di satu provinsi, 11 kabupaten dan 2 kota.

BACA JUGA:Mendagri: Pemungutan Suara Ulang Diusahakan Tidak dari APBN

BACA JUGA:PSU Terhambat Anggaran, Kemendagri Buka Opsi Pembagian Biaya dengan APBN

"Ada 24 daerah yang melaksanakan PSU, 14 di antaranya PSU seluruh di satu provinsi, 11 kab dan 2 kota. Kemudian yang PSU sebagian beberapa TPS misalnya yaitu 10 daerah, 9 kab dan satu kota. Yang satu lagi adalah melaksanakan penghitungan suara ulang ini puncak jaya, jadi tidak ada pemungutan suara hanya penghitungan suara ulang," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin, 10 Maret 2025.

Mantan Kapolri ini memprediksi KPUD membutuhkan anggaran sebesar Rp429 Miliar untuk melakukan PSU tersebut.

Anggaran tersebut nantinya akan diberikan ke TNI, Polri, KPUD, dan Bawaslu.

BACA JUGA:Praperadilan Suap Hasto Kristiyanto Gugur, Sekjen PDIP Masih Tersangka Suap

BACA JUGA:Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Wamendagri Bima Arya: Laporannya Disampaikan Secara Digital

"Ini dari KPUD kebutuhan anggarannya Rp429 miliar atau 59% lebih, total Bawaslu dari 24 Pemda hasil putusan MK yang PSU Rp158 miliar, TNI-nya Rp39 miliar, Polri-nya Rp91 miliar. Jadi totalnya Rp719 miliar. Ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi,” jelas Tito.

Tito menyebut jumlah tersebut menurun dari prediksi sebelumnya yang mencapai Rp1 Triliun.

"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang 1 triliun lebih karena adanya upaya efisiensi tersebut," ujarnya.