OJK Minta Bank Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Judol

2025-06-08 03:34:07 分类：休闲 阅读(1)

JAKARTA,quickq 官方网站 DISWAY.ID --Memberantas fenomena judi online (judol) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank-bank yang ada di Indonesia untuk melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening yang terindikasi terlibat judol.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, aktivitas judol sudah sangat berdampak luas kepada sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

“OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 10.016 rekening,” ucap Dian kepada Disway, pada Sabtu 12 April 2025.

BACA JUGA:Jerat Ketua PN Jaksel, Ini Peran 4 Tersangka Kasus Suap Vonis Lepas Korupsi Migor

BACA JUGA:KPK Dalami Peran Eks Mendes PDTT Soal Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim TA 2021-2022

Menurut Dian, OJK sebelumnya juga sudah melaporkan sebanyak 8.618 rekening. Menurutnya, laporan ini didapatkan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dari laporan tersebut, Komdigi kemudian melakukan analisis yang mendalam terhadap pelaku keuangan, atau yang disebut dengan enhanced due diligence (EDD).

“Pengembangan atas laporan tersebut dilakukan dengan meminta bank untuk melakukan penutupan terhadap rekening yang memiliki NIK yang sama dengan data laporan tersebut,” jelas Dian.

Faktor Ekonomi dan Sosial Turut Berpengaruh

Dari segi faktor ekonomi dan sosial sendiri, masyarakat, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa maraknya judol juga tidak lepas dari kondisi sulit seperti pengangguran mendorong sebagian orang nekat berjudi demi menyambung hidup .

BACA JUGA:Belum Lama Didirikan, OJK Sebut Bank Emas Sukses Cetak Transaksi hingga Triliunan

BACA JUGA:Rektor Unud Bakal Temui Langsung Pangdam Ajukan Bahas Kerja Sama dengan Kodam IX/Udayana

“Faktor-faktor inilah akar masalah mengapa judi online tetap tumbuh subur,” ujar Achmad.

Menurut Achmad, indikasi yang ada menunjukkan aturan ini lebih berfokus pada penindakan hukum (seperti pemblokiran situs) ketimbang pencegahan. 

• 1
• 2
• »