您的当前位置:首页 > 探索 > Tak Perlu Kontrol Khusus, PSI Sarankan Pemerintah Buat Pedoman Moderasi Beragama 正文
时间:2025-06-15 13:03:05 来源:网络整理 编辑:探索
JAKARTA, DISWAY.ID -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tidak perlu adanya kontrol rumah ibad quickq官网下载苹果手机
JAKARTA,quickq官网下载苹果手机 DISWAY.ID -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tidak perlu adanya kontrol rumah ibadah secara khusus melainkan tindakan afirmatif untuk pencegahan terorisme.
Demikian disampaikan langsung oleh Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo melalui keterangan resminya yang diterima Disway.id, Kamis, 7 September 2023.
“Kontrol secara khusus tidak perlu. Pemerintah perlu membuat pedoman yang sifatnya mengikat dalam rangka moderasi beragama,” ujar Ariyo Bimmo.
BACA JUGA:Kemenag Bentuk 1000 Kampung Moderasi Beragama, Apa Tujuannya
“Intinya, rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk kegiatan terkait terorisme dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan intoleransi dan kebencian terhadap agama lain,” sambungnya.
Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa rumah ibadah semestinya menjadi tempat untuk merayakan keberagaman, bukan sebaliknya.
“Bila diperlukan Kementerian Agama dapat membuka layanan pengaduan cepat,” kata Ariyo Bimmo.
“Kalau terbukti rumah ibadah dipakai untuk menyebarkan intoleransi, apalagi terorisme, ada proses hukum dan sanksi tegas bagi pengurus rumah ibadah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, kata Ariyo Bimmo, PSI juga memberikan masukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memperkuat intelijen.
“Tentu kita berharap gerak intelijen yang terukur dan menghormati hak asasi manusia,” ucap Ariyo Bimmo.
BACA JUGA:Menkominfo Ungkit Akun Youtube DPR Diretas Hingga Live Judi Online: Keamanan Sibernya Tolong Dikuatkan
“Densus 88 selama ini telah bekerja dengan baik dan efektif menangkal dan menangkap para teroris,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tidak menjadi sarang radikalisme.
Usulan itu disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 September 2023 lalu.
Mardiono Bantah Dugaan Mahar Politik dari Sandiaga Uno2025-06-15 12:52
Cara China Merayu Pelaku Industri Bergeser ke Truk Listrik, Dibuat Dulu Ekosistem Tukar Baterai2025-06-15 12:47
Cikal Bakal Mako Cake & Bakery, Ini Perjalanan BreadTalk dari Singapura hingga Masuk ke Indonesia2025-06-15 11:44
Geramnya Bima Arya ke Pembunuh Pelajar SMA Bogor: Mau Dihukum Mati?2025-06-15 11:36
Partai Golkar dan PKB Sepakat Bentuk Koalisi Inti2025-06-15 11:33
Gandeng Arasoft, Pemkot Tangerang Selatan Genjot Transformasi Digital2025-06-15 11:15
Ini Alasan Menhub Majukan Cuti Bersama Lebaran 20232025-06-15 10:57
Alamak! Megawati Digugat Rp40 Miliar oleh Mantan Anak Buahnya2025-06-15 10:55
Airlangga Mengaku Ada Kecocokan Dengan Yusril Ihza Mahendra, Bakal Koalisi?2025-06-15 10:42
Penuh Haru! Warga Eks Pasar Gembrong Menangis dan Peluk Anies Baswedan2025-06-15 10:27
UOB Ungkap Separuh Pelaku Usaha RI Optimis di Tengah Tekanan Ekonomi Global2025-06-15 12:48
Anies Baswedan Luar Biasa, Bela Orang yang Nongkrong di BNI City2025-06-15 12:25
Coinbase: 60% Perusahaan Fortune 500 Kini Garap Blockchain2025-06-15 12:07
AG Pacar Mario Dandy Berubah Status, Polisi Jelaskan Alasannya2025-06-15 11:57
KIR Belum Deklarasi Capres2025-06-15 11:46
Yusril Ihza Menduga Pengadilan Tinggi Tak Akan Mengabulkan Putusan PN Jakarta Pusat2025-06-15 11:42
KPU Umumkan Penetapan Verifikasi Faktual Prima pada April 20232025-06-15 11:27
KPMH Minta Komisi Yudisial Tindak 6 Hakim yang Dilaporkan, Sudah 3 Minggu Tak Ada Tindakan2025-06-15 11:16
Catat! Nomor Pengaduan Masalah Rekrutmen Polisi pada SSDM Polri2025-06-15 10:52
Kapolri Ingatkan Jajarannya Agar Siap Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 20232025-06-15 10:39