Pemerintah resmi menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan kebutuhan investasi jumbo mencapai Rp 2.967,4 triliun untuk penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW)selama 10 tahun ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut investasi tersebut akan dialokasikan untuk tiga sektor utama: Rp 2.133,7 triliun untuk pembangkit listrik, Rp 565,3 triliun untuk transmisi dan gardu induk, serta Rp 268,4 triliun untuk kebutuhan lainnya.

“Jadi ini proyek besar,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Tok! RUPTL PLN Disahkan, Target 69,5 GW dan Porsi EBT Capai 61%

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa proyek besar ini harus mengedepankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sembari mengingatkan pelaku industri nasional untuk tetap menjaga kewajaran harga.

“Jangan pasar besar dikasih untuk luar negeri. Harus dalam negeri. Tapi yang dalam negerinya juga jangan over juga. Karena mentang-mentang pemerintah proteksi, kalian harganya mau-mau kalian juga,” tegasnya.

Dari total investasi pembangunan pembangkit listrik, sekitar 73% atau Rp 1.566,1 triliun akan digarap oleh pihak swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP). Komposisinya mencakup pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar Rp 1.341,8 triliun dan Non-EBT sebesar Rp 224,3 triliun.

Baca Juga: RUPTL Sudah Rampung, ESDM akan Segera Umumkan!

Sementara itu, PLN akan menanggung 27% dari investasi pembangkit, yakni Rp 567,4 triliun, yang terdiri dari Rp 340,6 triliun untuk EBT dan Rp 227 triliun untuk Non-EBT.

RUPTL 2025–2034 juga diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui penciptaan lapangan kerja.

“RUPTL ini, penyerapan tenaga kerja kurang lebih sekitar 1,7 juta tenaga kerja,” ungkap Bahlil.

Dari total angka tersebut, sekitar 836.696 tenaga kerja akan terserap di sektor pembangkit, sementara 881.132 tenaga kerja di sektor penyaluran (transmisi dan gardu induk).