JAKARTA,quickq苹果版下载地址 DISWAY.ID– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Idulfitri 1446 H di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta, Senin, 31 Maret 2025.

Dalam khotbahnya, Nusron Wahid menyampaikan tiga pesan penting yang dapat dimaknai setelah menjalani bulan Ramadan: pesan moral, keadilan sosial, dan jihad.

BACA JUGA:Jelang Libur Lebaran, Menteri Nusron Umumkan Kantor Pertanahan Tetap Buka Layani Masyarakat

"Pesan pertama adalah pesan moral dalam diri kita atau tahdzibun nafsi. Artinya, di bulan Ramadan kita harus mawas diri. Kedua, pesan keadilan sosial karena salah satu kewajiban memasuki bulan Syawal adalah membayar zakat fitrah. Ketiga adalah jihad, yaitu usaha manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi," ungkap Nusron.

Terkait dengan keadilan sosial, Nusron menekankan pentingnya semangat Ramadan dalam menciptakan pemerataan ekonomi, terutama di sektor pertanahan.

Ia menyebut bahwa prinsip keadilan menjadi dasar dalam kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA:Serahkan 965 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Semarang, Menteri Nusron: Tanah Harus Punya Fungsi Sosial

"Yang besar tetap harus besar, tetapi juga harus membantu yang kecil agar bisa berkembang. Tidak boleh ada dominasi satu pihak saja," tegasnya.

Pemerintah, lanjut Nusron, sedang merancang kebijakan yang mendukung usaha kecil, termasuk dengan mempermudah akses pengajuan HGU dan HGB.

Salah satu langkah konkret adalah peningkatan kewajiban perusahaan besar untuk berbagi lahan dengan masyarakat dalam skema plasma perkebunan.

BACA JUGA:Pengamat Sebut Nusron Wahid Ibarat Petinju Lunglai di Kasus Pagar Laut: Kayak Macan Kena Busung Lapar!

"Saat ini, pengusaha besar hanya memberikan sekitar 20% plasma kepada rakyat kecil. Kami berencana menaikkan angka tersebut menjadi 30-50%," jelasnya.

Selain itu, Nusron menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan menghambat investasi.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera menyertipikatkan tanah mereka guna menghindari sengketa dan penyalahgunaan hak atas tanah.

• 1
• 2
• »