时间:2025-06-17 06:22:14 来源:网络整理 编辑:探索
JAKARTA, DISWAY.ID--Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui iuran potongan gaji karyawan quickq加速器安卓版
JAKARTA,quickq加速器安卓版 DISWAY.ID--Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui iuran potongan gaji karyawan terus menjadi perbincangan khalayak
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan dasar diperluasnya kebijakan Tapera tersebut.
Ia menjelaskan awalnya program Tapera ini perpanjangan dari Badan Perimbangan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA:Apindo dan KSBSI Minta Pemerintah untuk Kaji Ulang Iuran Wajib Tapera
Namun, melihat data yang dimiliki pemerintah, akhirnya program tersebut diperluas hingga ke pihak swasta.
"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Oleh karena itu, kata Moeldoko, pemerintah akhirnya mencari solusi agar masyarakat yang belum memiliki rumah tersebut bisa terealisasi ditengah adanya inflasi.
"Untuk itu kita berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu ga seimbang. Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa walaupun terjadi inflasi bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya," ungkapnya.
BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tapera Program Gotong-royong: Dalam Bahasa Agama Namanya Ta'awun, Saling Membantu
"Caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS yang setengah persen untuk ASN itu, itu untuk pemerintah. Setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta, itu pemberi kerja memberikan pembiayaan," lanjutnya.
Ia pun menegaskan aturan seperti ini juga telah dijalankan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan lainnya.
"Masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan bukan hanya Indonesia mengatur, pemerintah di berbagai negara juga jalankan skema seperti ini, di Singapur, Malaysia ada, di beberapa negara lain juga ada. menurut saya sih tugas negara," tutupnya.
Dukung Indonesia Emas 2045, Sequis Life Lakukan Ini2025-06-17 05:56
5 Rekomendasi Kos Strategis & Nyaman untuk Pasutri di Jakarta Selatan2025-06-17 05:56
Sensasi Menginap di Jet Pribadi Bekas Bandar Narkoba Pablo Escobar2025-06-17 05:30
Beberkan 10 Nama Cawapres Ganjar, Pakar Yakin Akan Ada Koalisi Besar dari PDI Perjuangan2025-06-17 05:30
Puslabfor Ambil Sampel Beton Runtuhan Gedung BEI2025-06-17 05:22
IPO Diperbesar, Circle Targetkan Valuasi Capai US$7,2 Miliar2025-06-17 05:14
Jemaah Haji Dipastikan Dapat Bimbingan Manasik Selama di Tanah Suci2025-06-17 05:00
Bawaslu Periksa Saksi Terkait Penghadangan Sandiaga2025-06-17 04:21
Wuling Ungguli Chery untuk Penjualan Mobil di Bulan Mei 20252025-06-17 04:19
Tanah Johnny G Plate Seluas 11.7 Hektar di Daerah Komodo Disita Kejagung2025-06-17 03:38
Sandiaga Belajar Wisata Halal di Sumbar2025-06-17 05:57
Ngaku Covid2025-06-17 05:27
Cegah Korupsi di Tubuh Kementan, Ini yang Dilakukan Amran2025-06-17 05:01
Rokok Kini Dilarang di Kota Milan, Wisatawan Diminta Patuh2025-06-17 04:55
Sandiaga Pantau Kerja Anak Buah Demi Raih Predikat WTP2025-06-17 04:53
Ditemukan di Indonesia, Ini 6 Gejala Infeksi HMPV2025-06-17 04:28
CFD di Jalan Sudirman2025-06-17 04:15
Buat Warga Jogyakarta di Jabodetabek, Yuk Dukung Sultan HB II Jadi Pahlawan Nasional2025-06-17 04:11
Ortuseight Tawarkan Alternatif Bola untuk Pemain Profesional hingga Rekreasional2025-06-17 04:09
Pakar Komunikasi Sebut Pertemuan AHY2025-06-17 03:55