KMPKP Minta DKPP Pecat Tiga Komisioner KPU RI
我要评论JAKARTA,quickq官网最新 DISWAY.ID --Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga Komisioner KPU RI.
Tiga Komisioner KPU RI, yaitu Hasyim Asy'ari, Idham Holik, dan Mochammad Afifuddin.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan KMPKP, Hadar Nafis Gumay usai melaporkan seluruh anggota KPU ke Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2024.
BACA JUGA:Alexander Marwata Tegaskan KPK Kini Fokus Ungkap Kasus Kerugian Negara daripada OTT
BACA JUGA:Heboh Instagram Oreo Nyatakan Dukung LGBT, Kolom Komentar Banjir Hujatan Netizen: Boikot!
"Kami menuntut para penyelenggara ini dinyatakan melanggar kode etik, kemudian kedua, tiga orang pimpinan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pak Idham Holik sebagai Ketua Divisi teknisnya, pak Mochamad Afifuddin sebagai ketua divisi bidang hukumnya untuk dijatuhkan sanksi maksimal, diberhentikan sebagai anggota KPU," ujar Hadar Nafis Gumay di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2024.
Selain meminta ketiganya diberhentikan, Hadar juga menyebutkan empat nama komisioner lainnya, yaitu Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Parsadaaan Harahap, dan August Mellaz untuk turut diberikan sanksi berupa peringatan keras.
"Kemudian anggota yang lain diberikan peringatan yang keras," imbuhnya
Lebih lanjut, Hadar pun mengatakan, dengan melaporkan seluruh komisioner KPU RI ke DKPP, maka penyelenggara pemilu selanjutnya bisa lebih baik tanpa adanya hukum yang dilanggar.
"Kami berharap dan juga meyakini sebetulnya kita bisa punya harapan terhadap penyelenggaraan pemilihan selanjutnya," katanya.
BACA JUGA:Polri Bakal Terapkan Pasal TPPU ke Bandar Judi Online
BACA JUGA:Polri Tangkap 464 Tersangka Judi Online Selama 2 Bulan
Sebelumnya, Seluruh anggota KPU kembali diadukan oleh KMPKP karena dinilai telah mengabaikan hukum yang sempat diputuskan baik oleh MA, Bawaslu, maupun DKPP.
Adapun putusan-putusan yang dimaksud, yaitu terkait ketentuan keterwakilan perempuan. KPU dinilai tidak memenuhi hal tersebut yang mana seharusnya anggota legislatif perempuan diwakilkan paling sedikit 30 persen.
- 1
- 2
- 3
- »
相关文章
FOTO: Menengok Tren Baju Lebaran di Tanah Abang
Jakarta, CNN Indonesia-- Pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang kini mulai dipenu2025-06-02
Kominfo Gandeng Operator Seluler Jalankan Makan Gratis dan Sekolah Rakyat
Warta Ekonomi, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng operator seluler u2025-06-02
Istilah 'Fufufu' Ramai di Media Sosial, Apa Artinya?
Jakarta, CNN Indonesia-- Istilah 'fufufu' saat ini tengah ramai dibicarakan di media sosial. Apa itu2025-06-02
Tanggapi Pembatasan Ekspor AS, Nvidia Luncurkan Chip AI Murah untuk China
Warta Ekonomi, Jakarta - Nvidia Corp. akan meluncurkan chip kecerdasan buatan (AI) terbaru khusus un2025-06-02
Ada Bilik Karaoke di Bandara Jepang, Nyanyi Satu Lagu Bayar Rp11 Ribu
Jakarta, CNN Indonesia-- Bandara Internasional Kyushu-Saga di Prefektur Saga di Jepang, menjadi band2025-06-02
5 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Meningkatkan Skor IQ Kamu
Daftar Isi Kebiasaan yang bisa meningkatkan skor IQ2025-06-02
最新评论